Email: [email protected]tel: +8618221755073
IUP Eksplorasi maupun Operasi Produksi memiliki jangka waktu bervariasi tergantung jenis komoditas minerba yang ditangani, untuk IUP Eksplorasi berkisar tiga hingga delapan …
Jakarta,ruangenergi– Mau tahu tata cara pemrosesan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan di Indonesia, silahkan baca Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemroses Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.. …
Tidak sedikit yang masih kebingungan mencari perbedaan IUP dan IUPK karena keduanya sama-sama izin tambang namun ketentuan jangka waktu dan area luas bidang tambangnya berbeda. Secara umum perizinan IUP lebih umum, sedangkan IUPK hanya diberikan kepada perusahaan baik itu BUMN, BUMD, atau corporate lainnya yang …
7 Izin Pertambangan di Indonesia. Setiap usaha harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan supaya seragam. Pengelolaan dan pengendaliannya tidak menimbulkan kerugian bagi alam, lingkungan …
a. Jangka Waktu IUP/IUPK diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan; dan b. Jangka waktu dimulainya pelaksanaan divestasi yang lebih lama. Kriteria pemegang IUP/IUPK mineral terintegrasi yang dapat diberikan Insentif Non Fiskal: a.
Dengan diberikan sanksi terhadap Pemda apabila tidak patuh melaporkan kegiatan tambang di daerah serta pengelolaan Inspektur Tambang (IT) oleh Pusat. "Selama ini banyak sekali IUP yang terbit di …
Jangka waktu kegiatan usaha tambang mineral dan batubara (minerba) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Dari dokumen Rancangan PP Pasal 53 tersebut, jangka waktu kegiatan usaha tambang untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki oleh Badan …
Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan …
Tambang batu bara di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dikabarkan meledak sekitar pukul 08.30 WIB hari ini, Jumat (09/12/2022). ... serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu delapan tahun mulai 27 Maret 2013 sampai 27 Maret 2021. ... TAG: batu bara tambang iup esdm sawahlunto sumatera barat minerba. …
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi11 Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan ... Direktur Jenderal atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam …
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). …
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sedangkan pelaksanaan usaha pertambangan berdasarkan IUP meliputi 2 tahap kegiatan, yaitu: Eksplorasi, kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Operasi produksi, kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. …
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana disebutkan di atas8. 7 Pasal 36 ayat 1 UU No 4 …
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar mencatat, 54 perusahaan tambang yang terancam tutup ini merupakan perusahaan tambang batu andesit dan batu gamping yang tersebar di ...
tirto.id - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dalam sidang paripurna yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (12/5/2020). Sidang paripurna DPR mengesahkan revisi UU Minerba itu menjadi undang-undang. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Supartowo …
Sementara Pasal 47 poin g disebutkan: Untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan / atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan …
Ini Aturan Baru Perpanjangan Kontrak Tambang Batu Bara cs. Siti Fatimah - detikFinance. Selasa, 07 Des 2021 18:05 WIB. Foto: Rachman Haryanto. Selain itu, perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan. Adapun jika …
Kontrak tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), akan berakhir dalam hitungan hari. ... Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu iUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan," tulis Pasal 58, Poin 3 …
pentahapan kemajuan tambang batu andesit dan perencanaan fleet kajian ini termasuk dalam perencanaan tambang. Perencanaan tambang sangat berkaitan dengan parameter waktu. Dalam perencanan tambang terdapat dua jangka waktu yaitu, perencanaan jangka panjang (long term) dan perencannan jangka pendek (short term). Penelitian ini akan …
Jenderal atas nama Menteri at au gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk
Akan tetapi, Pasca disahkannya UU 3/2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 169C, dinyatakan bahwa IUP OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU 3/2020 mengalami peralihan perizinan menjadi Izin Usaha Industri (IUI) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 3/2020 berlaku …
Usai Cabut 2.078 IUP, 697 Tambang Lainnya Juga Terancam. News - Pratama Guitarra, CNBC Indonesia. 07 January 2022 15:10. ... "Apabila RKAB diterima melebihi jangka waktu tersebut, maka RKAB tidak akan diproses dan perusahan diberikan penghentian sementara. ... IUP Batu Bara Yang Dicabut Jokowi Lebih Sedikit. Sederet …
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara nasional mencapai 695 juta ton pada tahun ini.Target itu menjadi rencana produksi tertinggi …
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun. (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
Jangka Waktu. Jangka waktu berlakunya IUP untuk kegiatan eksplorasi berbeda-beda sesuai dengan jenis pertambangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 42 PP …
Redi menjelaskan, meski material penambangan itu untuk umum atau demi pembangunan infrastruktur negara, perusahaan tetap harus memiliki IUP. "Dalam Pasal …
Jangka Waktu M o U/Perjanjian. 4. Legalitas IUP Produksi SK IUP Operasi Produksi yang telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Clean and Clear (CNC) Dilampirkan. 5. Data Teknis Pemilik Tambang/IUP Operasi Produksi (Cadangan/Sumber Daya – Kapasitas Produksi) – Surat Persetujuan Amdal atau …
Bisnis, JAKARTA — Sebanyak 91 perusahaan mineral dan batu bara tengah melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah menyusul tenggat izin pertambangan mereka yang mayoritas berakhir pada periode 2022 hingga 2025. Negosiasi itu dilakukan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK …
tahun, perencanaan jangka menengah untuk jangka waktu antara 1-5 tahun, perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu kurang dari setahun. Agar perencanaan tambang tambang dapat dilakukan dengan lebih mudah, masalah ini biaa dibagi menjadi tugas-tugas diantaranya batas akhir penambangan (Pit Limit), perancangan sequence, …
Perpanjangan waktu perizinan pengusahaan pertambangan ini memiliki jangka waktu paling lama 10 tahun. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) IPR diatur dalam Pasal 66 Revisi UU Minerba. IPR adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah …
Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2021 ini mengubah skema penetapan kewajiban divestasi saham 51% bagi penanaman modal asing. Meskipun kewajiban divestasi saham untuk penanam modal asing tetap 51% sama seperti peraturan sebelumnya, namun syarat waktu atau jenjang pelaksanaannya lebih longgar …
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan untuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 …