Email: [email protected]tel: +8618221755073
ham veya mamul maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilmeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır. Tavan ekli buharlamayı ve tütsüleme yapan tesislerde meydana gelebilecek dumanları tahliye edecek úekilde, dizayn edilmi olmalıdır. 9.
vii . 2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekaligus dosen pempimbing
Çimento üretiminde kullanılan temel ham maddeler kalker, kil ve marndır. Demir ihtiyacını karşılamak için demir cevheri, alüminyum ihtiyacı için ise boksit ham madde olarak kullanılabilmektedir. Ham maddeler ocak bölgesinde taşıyıcı araçlara yüklenir ve ham madde hazırlama ünitesine gelir.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa retrukturisasi program dan kegiatan dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah membawa dampak yang signifikan terhadap proses – proses pelaksanaan kinerja yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Perubahan tersebut antara lain telah …
Ham petrol işleme tesisi, bir dizi karmaşık proses kullanarak ham petrolün ayrıştırılmasını, arıtılmasını ve işlenmesini sağlar. Bu prosesler, ham petrolün içindeki çeşitli hidrokarbonların ayrıştırılması ve farklı sıcaklıklarda buharlaşmasıyla gerçekleşir.
Dalam hukum pidana Islam, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan, dan pemeriksaan pengadilan.
Ham petrolün taşınmasında hangi yöntemin seçileceği; mesafe, ürün çeşidi ve maliyet gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir (Cheng ve Duran, 2004: 897).
Kementerian Hukum dan HAM telah membangun Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas SIMPEG pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan bagaimana mewujudkan e-government pada Kantor Wilayah
Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS). Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyelesaiannya.
Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam Timor-Timor (1999), serta telah pula direkomendasikan agar para pelaku dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando. Kasus Timor-Timur, yang para pelakunya dituntut dan diadili